Pengakuan Bersalah dalam KUHAP Baru: Menjaga Keseimbangan antara Efektivitas Persidangan dan Kebenaran Materiil

Pembaruan hukum acara pidana melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana membawa satu mekanisme penting yang selama ini lebih dikenal dalam tradisi common law yaitu pengakuan bersalah atau lazim disebut plea bargain. Dalam KUHAP baru, pengakuan bersalah didefinisikan sebagai mekanisme hukum bagi terdakwa untuk mengakui kesalahannya dalam suatu tindak pidana dan kooperatif dalam pemeriksaan dengan menyampaikan bukti yang mendukung pengakuannya, dengan imbalan keringanan hukuman.

Rumusan ini dijelaskan dalam Glosarium Hukum Kepaniteraan Mahkamah Agung sebagai bagian dari pembaruan hukum acara pidana Indonesia. Namun, pertanyaan mendasarnya bukan sekadar apakah mekanisme ini dapat mempercepat penyelesaian perkara, melainkan bagaimana pengakuan bersalah dapat ditempatkan secara seimbang antara efektivitas persidangan, akurasi putusan, perlindungan hak terdakwa, dan pencarian kebenaran materiil.

Pertanyaan tersebut penting karena hukum acara pidana Indonesia sejak awal dibangun bukan semata-mata untuk menghukum, tetapi untuk menemukan kebenaran materiil melalui proses yang adil. Dalam tradisi pembuktian pidana, pengakuan terdakwa bukanlah “ratu pembuktian”. Pengakuan hanya salah satu elemen yang harus diuji bersama alat bukti lain, legalitas perolehan bukti, dan keyakinan hakim. Karena itu, pengakuan bersalah tidak boleh dipahami sebagai pergeseran dari pembuktian menuju sekadar pengakuan. Ia harus dibaca sebagai mekanisme prosedural yang dapat membuat pemeriksaan lebih efektif, tetapi tetap berada di bawah kendali prinsip due process of law.

Salah satu hal yang perlu diperjelas bahwa KUHAP baru tidak mengatur satu model pengakuan yang seragam. Setidaknya terdapat tiga konstruksi berbeda yang perlu dibedakan yaitu Pasal 78, Pasal 205, dan Pasal 234. Ketiganya sama-sama berhubungan dengan pengakuan terdakwa, tetapi tidak seluruhnya dapat disebut sebagai plea bargaining dalam arti yang sama. Penyamaan ketiganya justru dapat mengaburkan karakter masing-masing mekanisme dan menimbulkan salah paham dalam penerapan. Karena itu, pembacaan yang lebih tepat adalah membedakan antara plea bargaining, pengakuan dakwaan, dan mekanisme campuran pengakuan dalam persidangan.

Pasal 78 merupakan ketentuan yang paling dekat dengan konsep plea bargaining dalam pengertian yang sebenarnya. Di dalamnya terdapat proses perundingan antara penuntut umum, terdakwa, dan advokat. Hasil perundingan dituangkan dalam perjanjian tertulis dan memerlukan persetujuan hakim. Terdakwa mengakui kesalahannya dan bersedia melepaskan beberapa hak prosedural, termasuk hak diam dan hak untuk diperiksa melalui acara pemeriksaan biasa. Sebagai imbalannya, terdakwa memperoleh kepastian mengenai pasal yang didakwakan, ancaman pidana yang akan dituntut, serta alasan pengurangan hukuman. Hubungan timbal balik inilah yang menjadi ciri utama plea bargaining, terdakwa memberikan konsesi berupa pengakuan bersalah dan pelepasan hak tertentu, sedangkan negara memberikan keringanan hukuman dan prosedur pemeriksaan yang lebih cepat/singkat.

Pasal 205 memiliki konstruksi yang berbeda. Ketentuan ini sebaiknya tidak dikategorikan sebagai plea bargaining karena tidak mengatur proses perundingan antara penuntut umum dan terdakwa. Dalam terminologi common law, mekanisme ini lebih dekat dengan guilty plea atau plea of guilty. Namun, penggunaan istilah guilty plea tetap perlu diberi catatan karena Pasal 205 sendiri tidak menggunakan frasa “mengaku bersalah”, tetapi “mengakui dakwaan”. Perbedaan istilah ini penting. Mengakui dakwaan belum tentu identik dengan mekanisme tawar-menawar pidana. Dalam Pasal 205, hakim menanyakan apakah terdakwa bersedia mengakui dakwaan yang dibacakan penuntut umum, lalu hakim memeriksa apakah pengakuan tersebut diberikan secara bebas, patut, dan tidak lahir dari tekanan, paksaan, atau penyiksaan.

Pasal 234 dapat dipahami sebagai mekanisme campuran. Ketentuan ini menggunakan dua rumusan sekaligus yaitu terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan terdakwa mengaku bersalah. Konstruksi demikian menunjukkan bahwa Pasal 234 tidak sepenuhnya sama dengan Pasal 78, karena tidak menonjolkan proses perundingan tertulis antara penuntut umum, terdakwa, dan advokat. Namun, Pasal 234 juga tidak sama dengan Pasal 205 karena rumusannya telah menyebut pengakuan bersalah dan memberikan konsekuensi berupa batas pemidanaan tidak melebihi dua per tiga dari maksimum pidana yang didakwakan. Karena itu, Pasal 234 lebih tepat dibaca sebagai mekanisme pengakuan dalam persidangan yang mempunyai akibat pemidanaan tertentu, tetapi tetap memerlukan pemeriksaan hakim secara hati-hati.

Dari konstruksi tersebut, kedudukan pengakuan bersalah dalam sistem pembuktian pidana Indonesia harus ditempatkan secara hati-hati. Pengakuan bukanlah alat bukti yang berdiri sendiri, bukan pula pengganti kewajiban hakim untuk menilai kesalahan terdakwa. KUHAP baru tetap mempertahankan logika pembuktian bahwa keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan, melainkan harus disertai alat bukti yang sah lainnya. Bahkan dalam Pasal 78, hakim baru dapat memberikan putusan sesuai kesepakatan apabila memperoleh keyakinan bahwa pengakuan bersalah dilakukan sesuai syarat dan didukung oleh dua alat bukti yang sah. Artinya, pengakuan tidak boleh mengakhiri pencarian kebenaran; pengakuan justru harus membuka ruang pengujian yang lebih fokus.

Dalam kerangka itu, pengakuan bersalah harus dipahami sebagai mekanisme yang berimbang. Keseimbangan tersebut dapat dirumuskan dalam beberapa relasi. Terdakwa mengakui kesalahan dan melepaskan hak prosedural tertentu. Terdakwa memperoleh keringanan atau keuntungan prosedural yang jelas. Penuntut umum memperoleh penyederhanaan dalam penyajian pembuktian. Hakim tetap menjaga kesukarelaan, kecukupan dasar faktual, dan legalitas bukti. Pada saat yang sama, pengakuan tidak boleh menggantikan pembuktian atau menutup pemeriksaan terhadap kemungkinan kesalahan pengakuan. Inilah titik pentingnya: pengakuan bersalah bukan sekadar mekanisme mempercepat perkara, tetapi desain prosedural untuk menjaga efektivitas persidangan tanpa mengorbankan akurasi putusan.

Karena itu, pengakuan bersalah tidak boleh dipahami sebagai fasilitas bagi penuntut umum untuk memenangkan perkara yang pembuktiannya lemah. Pengakuan terdakwa tidak boleh digunakan untuk menutupi kekurangan penyidikan, ketidakjelasan konstruksi dakwaan, atau kesulitan menghadirkan saksi. Mekanisme ini untuk menyederhanakan pemeriksaan terhadap kesalahan yang telah mempunyai dasar bukti, bukan untuk menciptakan kesalahan melalui pengakuan. Dalam literatur akademik, Jenia I. Turner menjelaskan bahwa plea bargaining memang sering dipahami sebagai instrumen efisiensi, tetapi juga membawa risiko serius terhadap kualitas keadilan pidana apabila tidak dikendalikan melalui pengawasan yang memadai.

Dengan demikian, pengurangan beban perkara sebaiknya tidak ditempatkan sebagai dasar pembenar utama pengakuan bersalah. Pengurangan jumlah sidang, waktu pemeriksaan, biaya pemanggilan saksi, dan masa penahanan memang dapat menjadi dampak positif. Namun, dasar pembenarnya adalah kebutuhan menyelenggarakan persidangan yang efektif ketika terdakwa secara sukarela mengakui kesalahannya dan pengakuan tersebut sesuai dengan bukti yang telah tersedia. Dalam keadaan demikian, pemeriksaan seluruh saksi secara berulang dan pembuktian yang panjang dapat kehilangan relevansi. Efektivitas persidangan berbeda dengan penyelesaian perkara demi memenuhi target administratif. Ukuran keberhasilan mekanisme ini bukan banyaknya perkara yang dapat diselesaikan, melainkan terjaganya keseimbangan antara efisiensi prosedural, akurasi putusan, dan perlindungan hak terdakwa.

Namun, efektivitas tidak boleh menjadi kata sakti yang mengalahkan keadilan. Kritik utama terhadap plea bargaining dalam banyak literatur adalah risiko koersi. Terdakwa dapat saja mengaku bersalah bukan karena benar-benar bersalah, melainkan karena takut menghadapi ancaman pidana yang lebih berat, tidak memahami konsekuensi hukum, tidak memiliki akses bantuan hukum yang efektif, atau berada dalam tekanan psikologis karena penahanan. Dalam situasi seperti itu, pengakuan bersalah dapat berubah dari ekspresi kehendak bebas menjadi hasil kalkulasi terpaksa. Kritik klasik mengenai hubungan antara tekanan prosedural dan plea bargaining pernah dikemukakan John H. Langbein dalam “Torture and Plea bargaining”.

Tekanan terhadap terdakwa juga dapat muncul melalui konstruksi dakwaan dan ancaman pidana. Penuntut umum tidak boleh mengajukan dakwaan yang lebih berat semata-mata untuk menciptakan daya tawar agar terdakwa menerima pengakuan bersalah. Jika dakwaan disusun bukan berdasarkan kekuatan bukti, tetapi untuk menciptakan tekanan psikologis, maka pengakuan yang dihasilkan menjadi problematik. Mekanisme pengakuan bersalah harus bertumpu pada dakwaan yang proporsional, jelas, dan didukung bukti yang sah. Di sinilah etika penuntutan menjadi penting. Pengakuan bersalah hanya sah secara moral dan hukum apabila pilihan terdakwa lahir dari pemahaman bebas, bukan dari ancaman dakwaan yang dirancang untuk memaksa kompromi.

Risiko lainnya adalah reduksi kebenaran materiil menjadi kebenaran administratif. Apabila hakim hanya memeriksa ada atau tidaknya berita acara, tanda tangan, atau perjanjian tertulis, maka pengakuan bersalah dapat menjadi formalitas yang berbahaya. Kebenaran materiil tidak dapat disubstitusi oleh kelengkapan dokumen. Hakim harus masuk pada pertanyaan yang lebih mendasar: apakah terdakwa memahami dakwaan? Apakah ia mengetahui hak yang dilepaskan? Apakah ia sadar bahwa pengakuan dapat berdampak pada pidana yang dijatuhkan? Apakah pengakuan tersebut konsisten dengan bukti lain? Apakah terdapat indikasi tekanan, janji berlebihan, penyiksaan, atau ketimpangan posisi antara terdakwa dan aparat?

Bagian ini perlu dibuat konkret. Hakim tidak cukup hanya menanyakan apakah terdakwa mengaku bersalah. Hakim perlu meminta terdakwa menerangkan sendiri fakta yang mendasari pengakuannya. Dalam perkara pencurian, misalnya, terdakwa perlu menjelaskan barang yang diambil, tempat dan waktu perbuatan, cara mengambil barang, pihak yang mengetahui perbuatan tersebut, serta keberadaan barang hasil tindak pidana. Setelah itu, pengakuan harus dicocokkan dengan bukti yang tersedia, seperti keterangan saksi, rekaman kamera pengawas, barang bukti, dokumen elektronik, hasil pemeriksaan forensik, atau bukti lain yang diperoleh secara sah. Dengan cara ini, pengakuan tidak berhenti sebagai pernyataan, tetapi diuji sebagai fakta yang dapat diverifikasi.

Dalam konteks ini, peran hakim menjadi kunci. Hakim tidak boleh diposisikan sebagai notaris kesepakatan pidana. Hakim adalah penjaga batas antara efektivitas yang sah dan pemidanaan yang tidak adil. Hakim setidaknya harus memastikan bahwa terdakwa memahami isi dan unsur dakwaan, mampu menjelaskan perbuatan yang diakuinya, pengakuannya konsisten dengan bukti lain, pengakuan tidak diperoleh melalui ancaman, kekerasan, janji yang tidak sah, atau tekanan akibat penahanan, terdakwa memahami hak yang dilepaskan, terdakwa memahami kemungkinan pidana yang akan dijatuhkan, terdapat dasar faktual yang cukup bagi pengakuan, dan kesepakatan tidak lahir dari ketimpangan yang berlebihan antara penuntut umum dan terdakwa.

Peran advokat juga tidak boleh dipandang sebagai pelengkap formal. Dalam Pasal 78, terdakwa wajib didampingi advokat ketika mengaku bersalah. Kewajiban ini penting karena terdakwa sering berada pada posisi yang tidak seimbang dengan penuntut umum. Advokat harus memastikan bahwa pilihan untuk mengaku bukan akibat ketidaktahuan hukum, ketakutan, atau tekanan. Akan tetapi, pendampingan advokat juga harus efektif, bukan sekadar hadir secara fisik. Pendampingan yang efektif berarti advokat menjelaskan dakwaan, alat bukti, risiko pembuktian, konsekuensi pengakuan, hak yang dilepaskan, dan alternatif prosedural yang tersedia bagi terdakwa. Tanpa pendampingan efektif, pengakuan bersalah dapat kehilangan legitimasi.

Selain itu, hubungan antara pengakuan bersalah dan korban perlu dibaca secara proporsional. Dalam perkara tertentu, kesediaan terdakwa membayar ganti rugi atau restitusi dapat mempercepat pemulihan korban. Ini sejalan dengan arah baru hukum pidana yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pemulihan. Namun, pemulihan korban tidak boleh dijadikan alasan untuk membeli pembebasan dari tanggung jawab pidana secara tidak tepat. Sebaliknya, negara juga tidak boleh mengabaikan kepentingan korban hanya karena terdakwa telah mengaku. Keadilan pidana modern membutuhkan keseimbangan antara pengakuan, pemulihan, pertanggungjawaban, dan perlindungan hak.

Pengakuan bersalah juga perlu dijaga agar tidak menimbulkan disparitas. Apabila tidak ada standar yang jelas, terdakwa dengan kualitas bantuan hukum yang baik dapat memperoleh keringanan lebih besar dibanding terdakwa miskin yang tidak memahami mekanisme ini. Perbedaan kemampuan negosiasi dapat menciptakan ketidakadilan baru. Oleh karena itu, pedoman teknis, pengawasan yudisial, dan konsistensi praktik peradilan sangat diperlukan. Lindsey Devers dalam “Plea and Charge Bargaining: Research Summary” mencatat bahwa plea bargaining dapat menimbulkan isu disparitas apabila tidak dikendalikan melalui standar dan pengawasan yang memadai. Dalam konteks Indonesia, risiko itu harus diantisipasi sejak awal agar pengakuan bersalah tidak hanya menguntungkan mereka yang memiliki daya tawar lebih kuat.

Pada akhirnya, pengakuan bersalah dalam KUHAP baru bukan ancaman dengan sendirinya, tetapi juga bukan jaminan efektivitas yang otomatis adil. Pasal 78, Pasal 205, dan Pasal 234 harus dibaca sebagai tiga konstruksi yang berbeda. Pasal 78 paling dekat dengan plea bargaining dalam arti sesungguhnya. Pasal 205 lebih dekat dengan pengakuan dakwaan yang menyerupai guilty plea, meskipun istilah itu tetap harus digunakan secara hati-hati. Pasal 234 merupakan mekanisme campuran yang menghubungkan pengakuan perbuatan, pengakuan bersalah, dan konsekuensi pemidanaan. Dengan pembedaan ini, praktik peradilan dapat menghindari generalisasi yang keliru dan menerapkan masing-masing mekanisme sesuai karakter normatifnya.

Ukuran keberhasilan mekanisme ini bukan semata-mata berapa banyak perkara dapat diselesaikan lebih cepat, melainkan apakah penyelesaian yang lebih efektif itu tetap menghormati hak terdakwa, memulihkan korban, menjaga integritas pembuktian, dan mempertahankan peran hakim sebagai penjaga keadilan. Dalam negara hukum, efektivitas hanya sah apabila berjalan bersama kebenaran dan keadilan. Pengakuan bersalah bukan jalan pintas untuk menghukum, melainkan instrumen prosedural yang hanya dapat dibenarkan jika menjaga keseimbangan antara efektivitas persidangan, akurasi putusan, dan kebenaran materiil.

*) Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H., Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI dan sebagai Dosen Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Janabadra

/by