WACANA penghentian atau pembatasan operasional minimarket (seperti Alfamart dan Indomaret) demi memperkuat Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih memicu perdebatan luas. Wacana ini menimbulkan dilema antara memajukan ekonomi kerakyatan dan menjaga stabilitas tenaga kerja serta persaingan usaha. Sebagian pihak yang mendukung, bahwa prinsip koperasi berasaskan asas kekeluargaan dengan hasil keuntungan yang dapat dinikmati langsung oleh masyarakat […]
Baru-baru ini Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Yogyakarta, tengah menyelenggarakan sosialisasi tentang “Penyelesaian Sengketa Konsumen”. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memeperkuat ekosistem perlindungan konsumen yang adil dan transparan serta mewujudkan Konsumen DIY yang kritis dan mandiri dalam menghadapi sengketa perdagangan, yang berfokus pada penyelsesaian sengketa konsumen. Sebagai salah satu nara sumber, saya mengambil tema tentang […]
Pada Tanggal 02 Maret sd 30 April 2026 Prof. Dr. R. Murjiyanto, S.H.,M.Kn Bersama DPRD Kabupaten Magelang sebagai Tenaga Ahli Bidang Hukum dalam Penyusunan Naskah Akademik Perda Kabupaten Magelang Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Magelang untuk pekerjaan Tahun Anggaran 2026. Dalam proses penyusunan tersebut dilakukan beberapa kali Focus Group Discussion (FGD) yang menghadirkan Bapemperda […]
Dalam rangka memperkuat ekosistem perlindungan konsumen yang adil dan transparan serta mewujudkan konsumen DIY yang kritis dan mandiri dalam menghadapi sengketa perdagangan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY bersinergi dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Yogyakarta menyelenggarakan program penguatan perlindungan konsumen Tahun 2026. Program tersebut yaitu “Sosialisasi Penyelesaian Sengketa Konsumen” difokuskan pada mekanisme penyelesaian sengketa […]
Dalam bincang-bincang hangat di acara “Kawruh” RRI Pro 4 Yogyakarta Senin, 18 Mei 2026, Kaprodi MH Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Dr. Suryawan Raharjo, S.H., LL.M., mengungkapkan bahwa misi utama pendidikan antikorupsi adalah menyadarkan masyarakat bahwa korupsi berakar dari perilaku sehari-hari, baik yang melanggar aturan maupun yang merugikan hak orang lain. Korupsi sering kali masih dipandang […]
Senin, 18 Mei 2026 pukul 08.00 WIB s.d. 14.00 WIB. Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY bersinergi dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Yogyakarta menyelenggarakan program penguatan perlindungan konsumen tahun 2026. Kegiatan bertempat di Hotel Grand Kangen Jl.Urip Sumoharjo No.137, Klitren, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Fakultas Hukum Universitas Janabadra sebagai narasumber, melalui […]
Penegakan hukum di era 10 tahun terakhir memperlihatkan bahwa hukum lebih tajam ke bawah dan tumpul ke atas, kejam ke lawan dan lemah ke kawan. Hal tersebut tidak sesuai dengan dengan prisnsip-prinsip hukum. Hukum mengikat semua orang maka keadilan hukum dipahami dalam pengertian kesamaan yang melahirkan keadilan numerik (equity before the law). Namun dalam tataran […]
Tanggal 14 Desember 2025, Dr. R. Murjiyanto, S.H., M.Kn menjadi narasumber dalam Webinar Nasional dengan topik : “KESALAHAN DALAM SKMHT DAN AΡΗΤ: ANALISIS KEKELIRUAN PROSEDUR YANG BERAKIBAT PADA PEMBATALAN HAK TANGGUNGAN”. Kegiatan ini diselenggarakan oleh BERANDA HUKUM INDONESIA, yang bertujuan untuk untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat profesi (Notaris, PPAT, Advokat, Legal, Developer, Praktisi Hukum) maupun […]
Polres Kulon Progo meminta testimoni Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 kepada Fakultas Hukum Universitas Janabadra, mengenai polisi duduk di jabatan sipil untuk Kepolisian Republik Indonesia. Maka dari itu, Dekan Fakultas Hukum Universitas Janabadra Dr. Sudiyana, SH., M.Hum menugaskan Ibu Sri Handayani Retna Wardani, SH.,MH selaku dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta untuk memberikan testimoni. […]
Kehadiran Perserikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (PKPI) periode 2025-2028 disambut dengan berbagai harapan, terutama terkait peningkatan profesionalisme, integritas, dan peran strategis profesi kurator dalam ekosistem hukum kepailitan di Indonesia. Demikian disampaikan oleh Anggota Dewan Pengawas PKPI, Dr. Ivida Dewi Amrih Suci, S.H., M.H., M.Kn. ”Harapan saya bahwa hukum kepailitan ini bukan merupakan hukum yang menakutkan, […]
Jl. Timoho No.40, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55225