Analisis Bola di Tangan DPR

PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRESXXIV/ 2026 mengenai syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bukanlah akhir dari persoalan. Justru membuka babak baru mengenai siapa yang harus bertindak, melalui mekanisme apa, dan sampai sejauh mana negara harus memastikan bahwa setiap pejabat negara memenuhi persyaratan konstitusional. Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima kata Ketua […]

Rekonsiliasi INI

PROFESI notaris sebagai pejabat umum pengemban kepercayaan masyarakat kini tengah diuji oleh dinamika internal keorganisasiannya. Dualisme kepengurusan di tingkat Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP INI) yang melibatkan kubu hasil Kongres XXIV di Tangerang dan kubu hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Bandung telah menyita perhatian sekaligus menguras energi para anggotanya. Pertarungan panjang ini sejatinya […]

Analisis Penemuan Hukum Progresif

Belum pupus dari ingatan publik skandal korupsi yang menjerat mantan Jampidsus dengan temuan mencengangan berupa tumpukan uang dan emas batangan dalam brankas, publik kembali dikejutkan, berita Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK di lingkungan Kementerian ATR/BPN, beberapa waktu lalu, yang juga menyita barang bukti uang tunai bernilai ratusan miliar rupiah. Rentetan temuan harta haram bernilai […]

Analisis Tanggung Jawab Pengangkut

KECELAKAAN KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa kembali mengingatkan kita bahwa keselamatan pelayaran bukan sekadar persoalan teknis, tetapi merupakan persoalan hukum dan tanggung jawab. Kapal yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin tersebut mengalami kemiringan hingga terbalik setelah menghadapi cuaca buruk dan gelombang tinggi. Dalam perkembangan awal, Basarnas menerima keterangan bahwa gelombang lebih dari tiga […]

Dampak Hukum Geotagging Oleh PPAT Dalam Praktek

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai Pejabat Umum  berwenang membuat akta tanah yang merupakan akta otentik mengenai semua perbuatan hukum. Dalam bidang pertanahan tugas  pokok PPAT adalah melaksanakan sebagian tugas pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukan perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun (HMSRS) yang akan dijadikan dasar […]

Analisis Otonomi Kampus

Kasus dugaan pemerasan atau suap apapun namanya dalam penerimaan mahasiswa baru yang terjadi di salah satu Perguruan Tinggi Negeri ternama berstatus Badan Hukum (PTN-BH) dengan otonominya, yang kini ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) patut menjadi momentum untuk melakukan evaluasi lebih mendasar terhadap tata kelola perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Informasi yang berkembang KPK mengungkap adanya […]

URI di Tengah Krisis PTS

PENDIRIAN Universitas Republik Indonesia (URI) yang baru saja diumumkan pemerintah memunculkan berbagai pertanyaan dan perhatian publik. Tidak saja terkait legalitas proses pendiriannya, tetapi juga berkaitan dengan urgensi, tata kelola, serta dampaknya terhadap pendidikan tinggi yang sudah ada, terutama bagi PTS yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan jumlah mahasiswa baru, bahkan ada yang terpaksa ditutup. […]

Sebagai Narasumber Webinar Hukum Nasional

Sabtu, 11 Juli 2026; Prof. Dr. R. Murjiyanto, S.H., M.Kn., C.L.A sebagai narasumber pada Webinar Hukum Nasional dengan mengangkat tema “Perseroan Terbatas Pasca UU Cipta Kerja: Problematika Kepatuhan, Pelaporan, dan Tantangan PT Perorangan”. Kegiatan ini diselenggarakan oleh BERANDA HUKUM INDONESIA, melalui media zoom. Materi yang dibahas tentang Perseroan Terbatas, terkait pendirian, status badan hukum, struktur PT, […]

Pakar UJB Ingatkan Pemerintah: RUU Pertanahan Harus Menjadi Fondasi Kedaulatan Pangan, Bukan Demi Korporasi

Narasumber memaparkan materi dalam FGD mengenai RUU Pertanahan di UJB Kebijakan agraria nasional yang menempatkan tanah semata sebagai komoditas industri dinilai gagal total dalam menjamin ketahanan pangan nasional, bahkan justru memicu krisis di tingkat akar rumput. Dengan membiarkan tanah adat diprivatisasi demi keuntungan jangka pendek korporasi, negara secara perlahan meruntuhkan fondasi pangan komunal dan kearifan […]

Minimarket vs Kopdes Merah Putih

WACANA penghentian atau pembatasan operasional minimarket (seperti Alfamart dan Indomaret) demi memperkuat Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih memicu perdebatan luas. Wacana ini menimbulkan dilema antara memajukan ekonomi kerakyatan dan menjaga stabilitas tenaga kerja serta persaingan usaha. Sebagian pihak yang mendukung, bahwa prinsip koperasi berasaskan asas kekeluargaan dengan hasil keuntungan yang dapat dinikmati langsung oleh masyarakat […]