KECELAKAAN KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa kembali mengingatkan kita bahwa keselamatan pelayaran bukan sekadar persoalan teknis, tetapi merupakan persoalan hukum dan tanggung jawab. Kapal yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin tersebut mengalami kemiringan hingga terbalik setelah menghadapi cuaca buruk dan gelombang tinggi. Dalam perkembangan awal, Basarnas menerima keterangan bahwa gelombang lebih dari tiga […]
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai Pejabat Umum berwenang membuat akta tanah yang merupakan akta otentik mengenai semua perbuatan hukum. Dalam bidang pertanahan tugas pokok PPAT adalah melaksanakan sebagian tugas pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukan perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun (HMSRS) yang akan dijadikan dasar […]
Kasus dugaan pemerasan atau suap apapun namanya dalam penerimaan mahasiswa baru yang terjadi di salah satu Perguruan Tinggi Negeri ternama berstatus Badan Hukum (PTN-BH) dengan otonominya, yang kini ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) patut menjadi momentum untuk melakukan evaluasi lebih mendasar terhadap tata kelola perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Informasi yang berkembang KPK mengungkap adanya […]
PENDIRIAN Universitas Republik Indonesia (URI) yang baru saja diumumkan pemerintah memunculkan berbagai pertanyaan dan perhatian publik. Tidak saja terkait legalitas proses pendiriannya, tetapi juga berkaitan dengan urgensi, tata kelola, serta dampaknya terhadap pendidikan tinggi yang sudah ada, terutama bagi PTS yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan jumlah mahasiswa baru, bahkan ada yang terpaksa ditutup. […]
Sabtu, 11 Juli 2026; Prof. Dr. R. Murjiyanto, S.H., M.Kn., C.L.A sebagai narasumber pada Webinar Hukum Nasional dengan mengangkat tema “Perseroan Terbatas Pasca UU Cipta Kerja: Problematika Kepatuhan, Pelaporan, dan Tantangan PT Perorangan”. Kegiatan ini diselenggarakan oleh BERANDA HUKUM INDONESIA, melalui media zoom. Materi yang dibahas tentang Perseroan Terbatas, terkait pendirian, status badan hukum, struktur PT, […]
Narasumber memaparkan materi dalam FGD mengenai RUU Pertanahan di UJB Kebijakan agraria nasional yang menempatkan tanah semata sebagai komoditas industri dinilai gagal total dalam menjamin ketahanan pangan nasional, bahkan justru memicu krisis di tingkat akar rumput. Dengan membiarkan tanah adat diprivatisasi demi keuntungan jangka pendek korporasi, negara secara perlahan meruntuhkan fondasi pangan komunal dan kearifan […]
WACANA penghentian atau pembatasan operasional minimarket (seperti Alfamart dan Indomaret) demi memperkuat Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih memicu perdebatan luas. Wacana ini menimbulkan dilema antara memajukan ekonomi kerakyatan dan menjaga stabilitas tenaga kerja serta persaingan usaha. Sebagian pihak yang mendukung, bahwa prinsip koperasi berasaskan asas kekeluargaan dengan hasil keuntungan yang dapat dinikmati langsung oleh masyarakat […]
Baru-baru ini Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Yogyakarta, tengah menyelenggarakan sosialisasi tentang “Penyelesaian Sengketa Konsumen”. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memeperkuat ekosistem perlindungan konsumen yang adil dan transparan serta mewujudkan Konsumen DIY yang kritis dan mandiri dalam menghadapi sengketa perdagangan, yang berfokus pada penyelsesaian sengketa konsumen. Sebagai salah satu nara sumber, saya mengambil tema tentang […]
Pada Tanggal 02 Maret sd 30 April 2026 Prof. Dr. R. Murjiyanto, S.H.,M.Kn Bersama DPRD Kabupaten Magelang sebagai Tenaga Ahli Bidang Hukum dalam Penyusunan Naskah Akademik Perda Kabupaten Magelang Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Magelang untuk pekerjaan Tahun Anggaran 2026. Dalam proses penyusunan tersebut dilakukan beberapa kali Focus Group Discussion (FGD) yang menghadirkan Bapemperda […]
Dalam rangka memperkuat ekosistem perlindungan konsumen yang adil dan transparan serta mewujudkan konsumen DIY yang kritis dan mandiri dalam menghadapi sengketa perdagangan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY bersinergi dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Yogyakarta menyelenggarakan program penguatan perlindungan konsumen Tahun 2026. Program tersebut yaitu “Sosialisasi Penyelesaian Sengketa Konsumen” difokuskan pada mekanisme penyelesaian sengketa […]
Jl. Timoho No.40, Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55225